KOLABORASI TRIPEL HELIX DALAM PEMBANGUNAN UMKM DI WILAYAH PROPINSI MALUKU UTARA
Prodi Ilmu Pemerintahan
Keywords:
Collaborative, Triple Helix, dan UMKMAbstract
Kolaborasi Tripel Helix dalam Pembangunan UMKM Di wilayah propinsi Maluku Utara. Penulisan ini bertujuan memperdalam pengetahuan tentang Kolaborasi tripel helix dalam pembangunan umkm Di wilayah Propinsi Maluku Utara dengan sub tema; Pembangunan usaha UMKM Mikro dan Pembangunan usaha UMKM Makro. Penelitian ini penulis menggunakan Penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya. Dengan berbagai sumber informasi berupa catatan dan teks yang diteliti.
Kesimpulan: Kolaborasi dan kerjasama pengembangan usaha UMKM Mikro dapat memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi, bila menggunakan actor helix sebagai stakeholder dalam menyiapkan regulasi, memetakan peluang usaha berdasarkan krakteristik wilayah, menyiapkan investasi modal usaha serta merumuskan rencana strategis untuk mewujudkan tujuan kesuksesan usaha UMKM. Sedangkan Pembangunan usaha makro yang sukses; memerlukan rencana yang baik, waktu yang tepat, manajemen yang efektif, keberpihakan pemerintah yang pasti dan ketersediaan modal yang cukup serta jaminan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Saran : untuk meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM, dibutuhkan keberpihakan tiga stakeholder yaitu; Pemerintah, universitas dan industry/bisnis. Kerja sama ini bertujuan untuk mengisi dan menyiapkan sarana prasarana seperti konsep, regulasi, dan sumberdaya yang menjadi kebutuhan usaha UMKM.
References
Etzkowitz H. and Leydesdorff L. (1995), The Triple Helix. University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development, EASST Review 14, 14-19.
Etzkowitz, H., Webster, A., & Healey, P. (1998). Capitalizing knowledge: University intersections of industry and academia. Albany: State University of New York Press.
Etzkowitz, H. (2002). The triple helix of university - industry - government relations: implications for policy and evaluation. In SE-114 28.
Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2007). Regional innovation initiator: the entrepreneurial university in various triple helix models. Triple Helix Conference VI in Singapore.
Etzkowitz H., Ranga M., Benner M., Guaranys L., Maculan A. M. and Kneller R. (2008), Pathways to the entrepreneurial university: towards a global convergence, Science and Public Policy, 35(9), November 2008, pages 681–695.
Hadi. 1995. Statistik. Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset.
Ilmaniati, A. dan Putro, B.E. (2019). Analisis Komponen Utama Faktor-Faktor Pendahulu (Antecendents) Berbagi Pengetahuan Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Teknologi, Vol. 11, No. 1, pp. 67-78.
La Suhu, Bakri. 2023. Kebijakan Publik. Penerbit.EUREKA MEDIA AKSARA. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
Johnson, R. A., Kast, Fremont, & Rosenzweig, J. E. (2002). Organization and Management (Organisasi & Manajemen) Jilid 1 (I). Bumi Aksara.
LA SUHU, Bakri; SUAIB, Rahmat; YAMIN, Mahrizal. Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Dppk) Tahun 2017 Di Pulau Ternate (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara). Jurnal Government Of Archipelago-Jgoa, 2022, 3.1: 1-6.
LA SUHU, Bakri, et al. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA, 2022, 3.2: 18-23.
Mantra, Ida Bagoes.(2008). Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Tuunainen, Juha. 2002. View of Mempertimbangkan Kembali Mode 2 dan Triple Helix : A Critical Comment Based a Case Study. Science Studies, Vol.15(2002) No.2, 36-58.
Umu Khouroh, Christina Sri Ratnaningsih, Bayu Rahayudi.(2021). Inovasi dan Daya Saing UMKM di Era New Normal: dari Triple Helix Model ke Quadruple Helix Model. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan. Vol.9, No.2: 152-162.
Undang - Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
BPS.(2022). Berita Resmi Statistik Maluku Utara.
BI. (2022). Laporan Keuangan Perwakilan Propinsi Maluku Utara.
RPJMN.2020-2024. Rencana Resmi Pemerintah Indonesia
HALMAHERAPOST edisi 17 juni 2022
kalesang edisi 3 april 2023
